Crime-news.id,KUPANG — Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengubah pendekatan penanganan stunting dengan memperkuat pencegahan sejak remaja. Pemerintah menggandeng yayasan, lembaga sosial, sekolah, lembaga keagamaan, hingga dunia usaha untuk menekan risiko stunting sebelum terjadi pada anak.
Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo mengatakan prevalensi stunting di Kota Kupang kini berada di kisaran 16 persen. Meski relatif lebih rendah dibanding sejumlah daerah lain di NTT, angka tersebut masih menjadi persoalan karena berada di atas rata-rata nasional.
“Persoalan stunting ini penanganannya harus komprehensif dari hulu ke hilir. Mencegah itu jauh lebih baik dan efisien daripada mengobati,” kata Christian saat menerima audiensi Yayasan MEIK Nusantara dan Yayasan Mahanaim di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Christian, pencegahan harus dimulai sebelum seorang perempuan memasuki fase kehamilan. Edukasi kepada remaja putri di sekolah dinilai penting, terutama mengenai kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, kesiapan menjadi orang tua, dan perencanaan keluarga.
Christian mengatakan sekolah dan lembaga keagamaan, termasuk gereja, memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan anak, keluarga, dan komunitas.
“Edukasi harus dimulai sejak usia remaja putri di sekolah-sekolah, mencakup kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, hingga pemahaman perencanaan keluarga. Peran sekolah dan lembaga keagamaan seperti gereja sangat penting di sini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kehamilan pada usia dini dan munculnya orang tua tunggal di kalangan remaja. Menurut dia, kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan keluarga karena berkaitan dengan kesiapan ekonomi, pengetahuan mengenai gizi, serta kesiapan mental calon orang tua.
Karena itu, Pemerintah Kota Kupang membuka ruang kolaborasi dengan pihak di luar pemerintah. Christian mengatakan bantuan dari yayasan maupun dunia usaha harus diarahkan berdasarkan kebutuhan yang terukur agar tidak terjadi tumpang tindih program.
“Kami di Pemkot Kupang selalu responsif dan terbuka. Agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran, kami menyodorkan ‘menu masalah’ yang terstruktur,” katanya.
Pemerintah, kata Christian, dapat menyediakan data dan kebutuhan prioritas melalui organisasi perangkat daerah terkait. Mitra kemudian dapat menentukan bentuk intervensi sesuai kemampuan dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah.
Sejumlah perangkat daerah disiapkan sebagai pintu masuk kolaborasi, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Christian mengatakan persoalan stunting tidak berdiri sendiri. Masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga sehingga tidak bisa ditangani oleh satu lembaga.
“Yayasan dapat berkolaborasi langsung dengan dinas-dinas terkait, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa kita cocokkan dengan sumber daya yang dimiliki para mitra,” ujarnya.
Pimpinan rombongan Yayasan MEIK Nusantara, Meike, mengatakan pihaknya prihatin terhadap kondisi sosial dan kesehatan anak-anak di NTT. Bersama para pengusaha yang tergabung dalam yayasan, mereka ingin berkontribusi melalui program sosial yang tepat sasaran.
Adapun Yayasan Mahanaim memaparkan program pelayanan nonformal Rumah Kasih yang telah berjalan di 13 titik di Kota Kupang. Program tersebut memberikan bimbingan belajar sekaligus makanan bergizi bagi anak-anak.
Pertemuan diakhiri dengan doa bersama. Christian kemudian menyerahkan cenderamata berupa kain tenun dan produk UMKM lokal khas Kota Kupang kepada para tamu.
Dalam audiensi tersebut, Christian didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang drg. Retnowati, M.Kes., Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Johanes D. B. Assan, S.Kom., dan Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang Wildrian R. Otta, S.STP., MM.
About the Author
